Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengatakan tengah mempertimbangkan untuk membubarkan faksi yang pernah ia pimpin, di tengah skandal dana politik yang melibatkan faksi-faksi di Partai Demokratik Liberal (LDP) yang dipimpinnya.
Faksi Kishida termasuk salah satu yang diduga tidak mencantumkan sebagian pendapatan dari acara penggalangan dana dalam laporan dana politiknya.
Para jaksa Tokyo berencana mengajukan ringkasan dakwaan kepada mantan kepala bendahara faksi Kishida karena diduga tidak melaporkan sekitar 30 juta yen atau sekitar 200.000 dolar, selama tiga tahun hingga 2020.
Surat ringkasan dakwaan berarti jaksa meminta ringkasan pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada terdakwa.
Berbicara kepada wartawan pada Kamis (18/01/2024) malam, Kishida mengatakan ia tengah mempertimbangkan pembubaran faksi Kishida. Ia menyebutkan hal itu bisa menjadi pilihan jika dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap politik.
Ketika ditanya apakah ia berniat mendesak faksi lain untuk bubar, Kishida hanya mengatakan yang ia pertimbangkan saat ini hanyalah hal yang bisa dilakukan partainya untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.
Kishida telah memimpin faksi tersebut sejak 2012, tetapi meninggalkan kelompok itu pada Desember lalu akibat makin meluasnya skandal keuangan yang melibatkan faksi LDP. Ia menyatakan akan berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap politik dari posisi yang lebih netral.
Comments