China dilaporkan telah ikut campur dalam pemilihan umum (pemilu) Inggris tahun ini. Hal ini dilaporkan oleh para pejabat London yang menyebut beberapa pejabat telah diretas.
Sebanyak 43 orang anggota parlemen dan rekan-rekannya diperkirakan telah menjadi sasaran serangan dunia maya yang didukung oleh negara China. Sebanyak 40 juta warga yang terdaftar sebagai pemilih tahun ini pun juga disebut tak luput dari akses data secara paksa Beijing.
Para menteri akan menjelaskan rincian lengkapnya pada hari Senin, (25/3/2024). Wakil Perdana Menteri Oliver Dowden, diperkirakan akan memberi tahu parlemen bahwa Beijing berada di balik gelombang serangan siber ini.
"Data pribadi jutaan pemilih diyakini telah diakses dalam serangan China terhadap proses demokrasi Inggris," kata para menteri dikutip The Guardian.
Selain Dowden, sekelompok kecil politisi yang bersikap hawkish terhadap China juga dikatakan telah dipanggil untuk mendapatkan pengarahan oleh direktur keamanan parlemen, Alison Giles, sehubungan dengan kegiatan tersebut.
Mereka termasuk mantan pemimpin Konservatif Sir Iain Duncan Smith, mantan menteri Tim Loughton, rekan crossbench Lord Alton dan anggota parlemen SNP Stewart McDonald. Keempatnya adalah anggota kelompok penekan Aliansi Antar-Parlemen untuk China (Ipac), yang berfokus pada isu terkait Beijing.
"Sekitar setahun yang lalu, kementerian luar negeri Belgia dan Perancis secara terbuka mengonfirmasi bahwa (China) mensponsori serangan siber terhadap anggota kami," kata direktur eksekutif Ipac, Luke de Pulford.
"Negara-negara lain telah melakukan hal yang sama secara pribadi. Beijing tidak merahasiakan keinginan mereka untuk menyerang politisi asing yang berani menentang mereka."
Sementara itu, reformasi undang-undang spionase Inggris terus berjalan melalui parlemen. RUU kewenangan investigasi (amandemen) juga akan dibahas di DPR pada hari Senin.
Undang-undang tersebut, yang dirancang untuk memastikan kerangka kewenangan investigasi Inggris terhadap ancaman yang terus berkembang, mencakup langkah-langkah untuk memudahkan lembaga negara memeriksa dan menyimpan data dalam jumlah besar.
Jika disahkan, undang-undang tersebut akan memperbarui elemen Investigatory Powers Act 2016 yang dianggap memerlukan penyegaran berdasarkan tinjauan undang-undang yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Februari 2023.