China mengecam rancangan undang-undang di Kongres AS yang apabila disahkan bisa membuat TikTok dilarang di AS. Menurut China, RUU ini tidak adil.
Ini adalah yang terbaru dari kekhawatiran selama bertahun-tahun terhadap keamanan aplikasi milik sebuah perusahaan China itu.
Para pejabat, politisi, dan staf keamanan di banyak negara Barat sudah dilarang untuk memasang TikTok di ponsel kantor mereka.
Apa tiga kekhawatiran siber terbesar tentang TikTok, dan bagaimana si perusahaan meresponsnya?
1. TikTok mengumpulkan data dalam jumlah yang "berlebih"
TikTok menyebut pengumpulan data mereka "sesuai dengan praktik industri".
Berbagai kritikus kerap kali menuding TikTok mendulang data dalam jumlah yang sangat besar. Sebuah laporan siber yang dipublikasikan pada Juli 2022 oleh tim peneliti Internet 2.0, sebuah perusahaan siber Australia, sering dikutip sebagai bukti.
Para peneliti mempelajari kode program TikTok dan melaporkan aplikasi tersebut melakukan "panen data terlampau banyak". Banyak analis mengatakan TikTok mengumpulkan rincian seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa yang ada di perangkat itu.
Walaupun demikian, Citizen Lab melakukan tes serupa dan menyimpulkan bahwa "dibandingkan dengan wahana media sosial populer lainnya, TikTok mengumpulkan tipe-tipe data yang sama untuk melacak perilaku pengguna".
Senada, laporan Institut Teknologi Georgia tahun lalu menyatakan: "Fakta kunci di sini adalah sebagian besar media sosial dan aplikasi seluler lainnya melakukan hal yang sama [dengan TikTok]."
Pemilik TikTok - dan Douyin - adalah perusahaan teknologi raksasa Shanghai Byte Dance. (Getty Images)
2. TikTok bisa digunakan pemerintah China untuk memata-matai pengguna
TikTok mengatakan perusahaan sepenuhnya independen dan "tidak memberikan data pengguna ke pemerintah China, dan kalaupun diminta kami tidak akan melakukannya".
Meskipun menjengkelkan para ahli privasi, kebanyakan dari kita menerima bahwa menyerahkan data pribadi dalam jumlah besar adalah kesepakatan yang kita buat dengan jejaring sosial.
Sebagai imbalan atas gratisnya layanan mereka, para aplikasi seluler dan media sosial mengumpulkan data kita untuk menjual iklan di platform mereka. Mereka juga bisa menjual data kita ke perusahaan lain yang mencoba memasang iklan di tempat lain di internet.
Yang menjadi isu bagi para kritik adalah TikTok dimiliki ByteDance, perusahaan teknologi raksasa di Beijing. Hal ini membuat TikTok menjadi unik sebagai aplikasi mainstream non-Amerika. Facebook, Instagram, Snapchat, dan Youtube misalnya mengumpulkan data dalam jumlah yang sama semua perusahaan media sosial ini didirikan perusahaan asal AS.
Selama bertahun-tahun, para legislator AS, juga sebagian besar publik global, punya keyakinan: bahwa data yang dikumpulkan wahana-wahana media sosial ini tidak akan digunakan untuk tujuan jahat yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Perintah eksekutif Donald Trump pada 2020 menuduh pengumpulan data TikTok berpotensi membuat China dapat "melacak lokasi pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak, membuat berkas informasi pribadi untuk pemerasan, dan memata-matai korporasi".
Sejauh ini, bukti-bukti menunjukkan ini hanya risiko teoretis - tetapi kekhawatiran dipicu oleh undang-undang China yang samar-samar yang disahkan pada tahun 2017.
Pasal 7 dari UU Intelijen Nasional China menyatakan seluruh organisasi dan warga China harus mendukung "mendukung, membantu, dan bekerjasama" dengan upaya intelijen negara.
Pernyataan ini seringkali dikutip orang-orang yang tidak hanya curiga terhadap TikTok, tetapi semua perusahaan China.
Getty ImagesDouyin, TikTok versi China.
Kendati demikian, para peneliti Institut Teknologi Georgia berargumen pernyataan ini diartikan di luar konteks. Mereka mencatat undang-undang juga mencakup pengecualian yang melindungi hak pengguna dan perusahaan swasta.
Sejak 2020, eksekutif TikTok berulang kali berupaya meyakinkan orang-orang bahwa staf China tidak dapat mengakses data pengguna non-China.
Namun pada tahun 2022, ByteDance mengakui beberapa karyawan mereka yang berbasis di Beijing mengakses data setidaknya dua jurnalis di AS dan Inggris untuk melacak lokasi dan memeriksa apakah mereka bertemu dengan karyawan TikTok yang dicurigai membocorkan informasi kepada media.
Juru bicara TikTok mengatakan karyawan yang mengakses data tersebut telah diberhentikan.
Perusahaan menegaskan data pengguna tidak pernah disimpan di China dan sedang membangun pusat data di Texas untuk data pengguna AS, dan di beberapa lokasi di Eropa untuk data dari warga negara di sana.
Di Uni Eropa, TikTok juga telah bertindak lebih jauh dibandingkan wahana media sosial lainnya dengan melibatkan perusahaan keamanan siber independen untuk mengawasi semua penggunaan data.
TikTok menyatakan "data pengguna kami di Eropa terlindung dalam lingkungan yang dirancang khusus, dan hanya dapat diakses oleh karyawan yang sudah disaring dengan pengawasan dan verifikasi independen yang ketat".
3. TikTok bisa digunakan sebagai alat "pencuci otak"
TikTok berargumen bahwa pedoman komunitasnya 'melarang misinformasi yang dapat membahayakan komunitas atau masyarakat luas, termasuk terlibat dalam perilaku tidak autentik yang terkoordinasi'.
Pada November 2022, Christopher Wray, Direktur Biro Investigasi Federal (FBI), mengatakan kepada anggota parlemen AS: "Pemerintah China dapat... mengontrol algoritma rekomendasi, yang dapat digunakan untuk tindakan-tindakan memberikan pengaruh." Klaim ini telah berulang kali diungkapkan.
Kekhawatiran tersebut semakin dipicu oleh fakta bahwa aplikasi saudara TikTok, Douyin - yang hanya tersedia di China - disensor secara ketat dan dilaporkan dirancang untuk mendorong materi edukatif dan positif menjadi viral untuk pengguna mudanya.
Semua jejaring sosial di China diawasi ketat, dengan pasukan polisi internet yang menghapus konten yang mengkritik pemerintah atau memicu kerusuhan politik."
Pada awal kejayaan TikTok, terjadi beberapa kasus sensor di aplikasi yang menjadi sorotan publik: akun seorang pengguna di AS ditangguhkan karena membahas perlakuan Beijing terhadap Muslim di Xinjiang. Setelah mendapat kecaman publik yang keras, TikTok meminta maaf dan mengaktifkan kembali akun tersebut.
Sejak saat itu, hanya sedikit kasus sensor yang terjadi di luar keputusan moderasi kontroversial yang mesti dihadapi semua platform.
Peneliti di Citizen Lab melakukan perbandingan antara TikTok dan Douyin. Mereka menyimpulkan bahwa TikTok tidak menerapkan sensor politik yang sama.
"Platform ini tidak menerapkan sensor konten secara gamblang," kata para peneliti pada tahun 2021.
Analis dari Institut Teknologi Georgia juga menelusuri topik-topik seperti kemerdekaan Taiwan atau lelucon tentang Presiden China Xi Jinping, dan menyimpulkan: "Video dalam semua kategori ini dapat dengan mudah ditemukan di TikTok. Banyak yang populer dan dibagikan secara luas."
Risiko Teoretis
Jadi, secara keseluruhan, semua ini adalah tentang ketakutan dan risiko teoretis.
Para kritikus berpendapat TikTok adalah 'kuda trojan' - meskipun terlihat tidak berbahaya, ini bisa menjadi senjata ampuh misalnya pada masa konflik.
Aplikasi ini sudah dilarang di India, yang mengambil tindakan pada tahun 2020 terhadap aplikasi tersebut dan puluhan platform China lainnya.
Namun, larangan AS terhadap TikTok dapat berdampak besar pada platform tersebut, karena biasanya sekutu AS sering mengikuti keputusan yang serupa.
Hal itu terlihat jelas ketika AS berhasil memimpin seruan untuk memblokir raksasa telekomunikasi China, Huawei, agar tidak digunakan dalam infrastruktur 5G sekali lagi, berdasarkan risiko teoretis.
Perlu dicatat, tentu saja, bahwa risiko ini bersifat searah. China tidak perlu khawatir tentang aplikasi AS karena akses untuk warga China telah diblokir selama bertahun-tahun.
Baca artikel detiknews, "Benarkah TikTok Berbahaya Bagi Barat?" selengkapnya https://news.detik.com/bbc-world/d-7262177/benarkah-tiktok-berbahaya-bagi-barat.