top of page

Ada Apa Xi Jinping? China Naikan Anggaran Perang Rp 3.600 Triliun

China akan meningkatkan belanja pertahanannya sebesar 7,2% menjadi 1,67 triliun yuan (Rp 3.656 triliun) pada tahun 2024. Hal ini terjadi saat negara itu masih terus mencoba untuk mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayah kedaulatannya.


Ekspansi anggaran militer Beijing pada tahun 2024 mengikuti peningkatan sebesar 7,2% pada tahun lalu serta lonjakan sebesar 7,1% pada tahun 2022. Di tahun 2021, anggaran juga naik 6,8% dan di 2020 biaya militer mengalami peningkatan sebesar 6,6%.


Anggaran militer resmi China berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat di dunia. Walau begitu, beberapa perkiraan tidak resmi menunjukkan bahwa skala pengeluaran militer Beijing mungkin lebih besar daripada yang diklaim secara resmi.


Kenaikan ini juga terjadi saat China mengatakan akan terus melawan plot kemerdekaan Taiwan. Dalam laporan terbaru, Selasa (5/3/2024), pemerintahan Presiden Xi Jinping menyebut eunifikasi sebagai 'keniscayaan sejarah'.

"Kami berjanji untuk dengan tegas menentang kegiatan separatis yang bertujuan untuk 'kemerdekaan Taiwan' dan campur tangan eksternal," ujar laporan terbaru pemerintah dikutip CNBC International.

Tak hanya Taiwan, China juga bersitegang di Laut China Selatan (LCS). Pada hari Selasa, Filipina menuduh penjaga pantai China melakukan manuver berbahaya yang menyebabkan tabrakan antara kapal Beijing dan salah satu kapalnya dalam perjalanan ke Second Thomas Shoal di perairan itu

Ini bukan pertama kalinya kapal China bentrok dengan kapal Filipina. Sebelumnya, beberapa insiden yang melibatkan keduanya sering terjadi di wilayah Kepulauan Spratly.

China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai "sembilan garis putus-putus" dimana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi). Bahkan, China dilaporkan telah membangun kota seluas 800 ribu mil persegi di Kepulauan Paracel bernama Shansa.


Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar LCS tidak memiliki dasar hukum internasional. Ini merupakan sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.


Beijing juga tersinggung dengan latihan dan patroli gabungan yang dilakukan AS dan kekuatan angkatan laut Barat lainnya dengan berbagai negara Asia di perairan internasional yang diklaim Beijing sebagai miliknya.


Comments


bottom of page